Kunci pengelolaannya adalah konsistensi. Ketika pembukuan, SPT Tahunan, ketetapan, dan pembayaran memakai mata uang yang berbeda, data tidak selalu dapat direkonsiliasi otomatis dan risiko salah setor meningkat.
1. Mengapa perubahan mata uang berdampak sampai pembayaran
PMK 81/2024 mengintegrasikan proses administrasi perpajakan dalam Coretax dan mengubah kerangka lama mengenai pembukuan berbahasa asing serta mata uang selain rupiah. Bagi wajib pajak yang telah memperoleh izin atau menyampaikan pemberitahuan, dolar AS menjadi mata uang kerja perpajakan untuk kewajiban tertentu, bukan sekadar pilihan tampilan laporan.
Karena itu, tim pajak perlu menyelaraskan sistem akuntansi, rekonsiliasi fiskal, pembuatan kode billing, rekening pembayaran, dan arsip bukti penerimaan negara sejak awal tahun pajak.
2. Siapa yang dapat menggunakan pembukuan dolar AS
Kelayakan tidak berlaku untuk semua perusahaan. Ketentuan mencakup kelompok wajib pajak tertentu dan tetap mensyaratkan prosedur izin atau pemberitahuan yang tepat.
| Kelompok | Contoh kondisi | Kontrol utama |
|---|---|---|
| Penanaman modal asing | Wajib pajak PMA sesuai ketentuan penanaman modal | Pastikan status dan izin administrasinya valid |
| Kontrak sumber daya | Kontrak karya atau kontraktor kontrak kerja sama migas | Selaraskan kontrak, mata uang fungsional, dan SPT |
| Entitas lintas negara | Bentuk usaha tetap atau anak perusahaan langsung dari induk luar negeri | Dokumentasikan struktur dan mata uang fungsional |
| Entitas pasar modal tertentu | Emiten valuta asing atau KIK reksa dana berdenominasi USD | Periksa syarat khusus dan periode berlakunya |
3. Pembayaran yang harus menggunakan USD
Tulisan Nusahati menekankan konsekuensi operasional yang sering luput: wajib pajak dengan izin atau pemberitahuan tersebut harus menggunakan USD untuk pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, pembayaran atas surat ketetapan atau keputusan yang diterbitkan dalam USD, serta setoran pajak yang menurut ketentuan terkait harus dilakukan dalam USD.
Jangan membuat billing sebelum mata uang diverifikasi
Periksa jenis pajak, masa atau tahun pajak, mata uang, nominal, dan identitas wajib pajak sebagai satu rangkaian. Kesalahan satu unsur dapat membuat pembayaran tidak terbaca pada kewajiban yang seharusnya dilunasi.
4. Jika PPh 25 telanjur dibayar dalam rupiah
Pembayaran rupiah tidak otomatis berubah menjadi kredit USD pada SPT Tahunan badan yang diselenggarakan dalam dolar. Akibatnya, angsuran yang secara kas sudah keluar dapat tidak terisi sebagai kredit pajak pada SPT USD.
- Hentikan pengulangan kesalahan dan cocokkan kembali profil mata uang wajib pajak di Coretax.
- Lakukan pembayaran kewajiban yang benar dalam USD menggunakan kode billing yang sesuai.
- Ajukan pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang untuk setoran rupiah, dengan dokumen pendukung dan bukti bahwa kewajiban telah dilunasi secara benar.
- Rekonsiliasi jurnal kas, utang pajak, bukti penerimaan negara, dan posisi SPT.
Langkah tersebut perlu disesuaikan dengan fakta dan status pembayaran. Jangan memindahbukukan atau mengajukan pengembalian sebelum memastikan dasar permohonannya tepat.
5. Kontrol internal yang sebaiknya diterapkan
- Surat izin atau bukti pemberitahuan pembukuan USD tersimpan dan mudah ditelusuri.
- Master mata uang pada sistem akuntansi dan daftar kewajiban pajak konsisten.
- Pembuatan kode billing mendapat pemeriksaan dua pihak sebelum pembayaran.
- Rekening USD memiliki saldo yang cukup menjelang jatuh tempo.
- Bukti pembayaran direkonsiliasi ke SPT Masa dan SPT Tahunan, bukan hanya ke mutasi bank.
- Selisih kurs komersial dan fiskal didokumentasikan dengan sumber kurs yang tepat.
6. Kesimpulan praktis
Pembukuan USD adalah keputusan sistem, bukan keputusan saat bayar
Bangun alur yang konsisten dari pencatatan sampai pelaporan. Dengan kontrol mata uang sejak pembuatan billing, perusahaan dapat menghindari pembayaran ganda, kredit pajak yang tidak terbaca, dan proses pengembalian yang seharusnya tidak perlu terjadi.