Bagi perusahaan, perubahan ini perlu diterjemahkan menjadi tata kelola akses. Daftar kuasa, surat penunjukan, akun sistem, serta batas tindakan setiap orang harus cocok—terutama ketika konsultan, staf internal, dan anggota keluarga terlibat bersamaan.
1. Apa yang berubah
PMK 44 Tahun 2026 menggantikan PMK 229/2014 dan membangun kerangka kuasa wajib pajak yang lebih terhubung dengan sistem administrasi DJP. Regulasi baru membedakan konsultan pajak, pihak lain yang memenuhi persyaratan, serta keluarga yang dapat mewakili dalam batas tertentu.
Tujuannya bukan sekadar menambah dokumen, melainkan memastikan orang yang bertindak atas nama wajib pajak mempunyai kompetensi, registrasi, kewenangan, dan akuntabilitas yang jelas.
2. Siapa yang dapat menjadi kuasa
| Kategori | Garis besar | Dokumen atau kontrol |
|---|---|---|
| Konsultan pajak | Profesional berizin yang memberikan jasa konsultasi perpajakan | Izin praktik, registrasi sistem, dan surat kuasa khusus |
| Pihak lain | Orang yang memenuhi kompetensi dan persyaratan registrasi sesuai ketentuan | Sertifikat atau bukti registrasi serta ruang lingkup kuasa |
| Keluarga | Suami atau istri serta hubungan darah atau semenda sampai derajat tertentu | Bukti hubungan keluarga dan surat kuasa bila dipersyaratkan |
3. Registrasi dan akses sistem menjadi pusat kontrol
Konsultan pajak dan pihak lain perlu terdaftar dalam sistem administrasi DJP sebelum menjalankan kuasa sesuai cakupannya. Artinya, surat kuasa yang sah di atas kertas belum tentu cukup bila profil, izin, atau hubungan kuasanya tidak terbaca dalam sistem.
Pisahkan kuasa hukum dari kredensial teknis
Jangan berbagi kata sandi wajib pajak. Gunakan pendelegasian dan hak akses yang tersedia, lalu cabut akses ketika masa kuasa berakhir atau personel berubah.
4. Isi surat kuasa khusus harus spesifik
Surat kuasa perlu menyebutkan identitas dan NPWP para pihak, status penerima kuasa, hak atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan, periode atau tindakan yang dicakup, tanda tangan, serta pemenuhan bea meterai. Bukti hubungan keluarga juga perlu tersedia bila kuasa diberikan kepada keluarga.
Frasa yang terlalu umum dapat menimbulkan sengketa mengenai batas tindakan. Sebutkan apakah kuasa mencakup penyampaian SPT, permohonan, pemeriksaan, keberatan, akses data tertentu, atau penerimaan dokumen.
5. Pembatasan dan benturan kepentingan
Regulasi memberi perhatian pada mantan pejabat Kementerian Keuangan melalui masa jeda serta persyaratan terkait disiplin. Prinsip yang perlu dijaga adalah independensi dan pencegahan penggunaan informasi atau pengaruh yang berasal dari jabatan sebelumnya.
Bagi wajib pajak, lakukan uji kelayakan sederhana: periksa izin, status registrasi, konflik kepentingan, perlindungan data, serta mekanisme pengembalian dokumen ketika hubungan jasa selesai.
6. Persiapan masa transisi
Tulisan Nusahati mengingatkan adanya masa penyesuaian bagi kuasa nonkonsultan dalam kerangka lama. Jangan menunggu akhir masa transisi. Inventarisasi seluruh orang yang saat ini mewakili perusahaan, lalu petakan apakah masing-masing masuk kategori konsultan, pihak lain, keluarga, wakil badan, atau pegawai yang menjalankan tugas internal.
- Daftar seluruh surat kuasa aktif beserta tanggal berakhirnya.
- Verifikasi status izin dan registrasi penerima kuasa.
- Cocokkan ruang lingkup surat dengan akses aktual pada sistem DJP.
- Perbarui surat yang terlalu luas, kedaluwarsa, atau memakai identitas lama.
- Cabut akun dan hak akses mantan pegawai atau penyedia jasa.
- Simpan log dokumen yang disampaikan dan diterima oleh setiap kuasa.
- Pastikan wajib pajak tetap menerima salinan serta memahami tindakan yang dilakukan.
7. Tata kelola yang sehat
- Tetapkan satu pemilik proses internal untuk semua kuasa dan delegasi.
- Gunakan matriks kewenangan berdasarkan jenis pajak dan proses.
- Lakukan persetujuan internal sebelum kuasa menyampaikan dokumen material.
- Tinjau akses paling sedikit setiap kuartal dan setiap ada perubahan personel.
- Dokumentasikan serah terima ketika hubungan kuasa berakhir.
Kesimpulan praktis
Kuasa yang baik memperluas kapasitas wajib pajak tanpa menghilangkan kendali. Surat yang spesifik, registrasi yang valid, dan akses yang dibatasi membuat proses profesional sekaligus melindungi data.