Syarat & Ketentuan

1. Ruang Lingkup Layanan

reytaxconsulting, bekerja sama dengan P3Nusahati, menyediakan jasa konsultasi pajak, pelaporan SPT, pendampingan tax audit/SP2DK, laporan keuangan, kelas sertifikasi Brevet Pajak A-B-C, serta Webinar dan produk edukasi lain (termasuk e-Book) yang dijelaskan pada halaman-halaman situs ini.

2. Pendaftaran & Pembayaran

Pendaftaran kelas atau layanan dianggap sah setelah data pendaftaran diterima dan pembayaran (atau uang muka) dikonfirmasi oleh tim kami.

Biaya pelatihan dapat dibayarkan secara penuh atau dicicil hingga 3x dengan minimal uang muka (DP) 50% di awal pendaftaran, kecuali ditentukan lain untuk promo tertentu.

3. Pembatalan & Pengembalian Dana

Ketentuan pembatalan dan pengembalian dana mengikuti Kebijakan Refund yang berlaku pada saat pendaftaran dilakukan.

4. Kerahasiaan Data

Data pribadi yang Anda berikan (nama, kontak, data perusahaan, dokumen pajak, dll.) hanya digunakan untuk keperluan layanan yang Anda minta dan dijaga kerahasiaannya sesuai peraturan perlindungan data yang berlaku, serta tidak dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin kecuali diwajibkan oleh hukum.

5. Hak Kekayaan Intelektual

Seluruh materi pelatihan, modul, template, dan konten Webinar/e-Book adalah hak milik reytaxconsulting dan/atau P3Nusahati. Materi tersebut hanya untuk penggunaan pribadi peserta dan tidak boleh digandakan, disebarluaskan, atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis.

6. Batasan Tanggung Jawab

Layanan diberikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat layanan dikerjakan. Hasil akhir (misalnya jumlah pajak, hasil audit, atau keputusan otoritas pajak) dapat bervariasi tergantung kondisi dan kelengkapan data masing-masing klien, dan berada di luar kendali penuh reytaxconsulting.

7. Perubahan Syarat & Ketentuan

Syarat dan ketentuan ini dapat diperbarui sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Versi yang berlaku adalah versi yang tertera pada halaman ini pada saat Anda menggunakan layanan.

8. Hukum Yang Berlaku

Syarat dan ketentuan ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.